Wisata Syariah itu apa definisinya? dan bagaimana?

Sejarah Wisata Syariah

Menelaah banyaknya polemik baik wisata syariah maupun wisata halal kerap sekali menjadi hal yang topik hangat dikalangan politisi-politisi. Khususnya di tahun 2019 dimana periode politik sedang berlangsung. Dimulai dari politikius atau cawapres 2019 Sandiaga Uno yang menelitik mengenai akan menetapkan bali menjadi wisata halal. Tentunya banyak masyarakat yang setuju namun banyak juga yang tidak setuju. Pada di akhir 2019 Gubernur Bali secara jelas menolak adanya rencana pariwisata syariah atau pariwisata halal.  Tentunya apa itu wisata syariah? Dan bagaimana cara penerapannya?

Sebelum sampai ke topik, kita mundur sejenak mengenai wisata syariah. seperti kita ketahui bahwa sejak tahun 2014 topik ini sudah diperbicangkan di Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat itu dibawah pimpinan Mari Elka Pangestu menetapkan 9 destinasi unggulan yaitu Sumatra Barat,Riau,Lampung,Jakarta Banten, jawa barat, jawa timur, Lombok dan makassar. Hal ini diungkapkan dalam konferensi international wisata syariah (dikutip dari antaranews.com).

Wisata ini pun juga sering disalah artikan sebagai wisata religi dan wisata rohani. Wisata yang berbau dengan ziarah ke wali sering sekali kerap dianggap wisata syariah. tentunya hal ini sangat berbeda, karena wisata religi merupakan wisata tertua dalam pariwisata. Wisata ini kerap sudah muncul sebelum muncul istilah pariwisata. Oleh sebab itu wisata ini bukan merupakan wisata religi. Disisi lain dalam forum-forum besar di negara-negara OKI sejak tahun 2010 sudah memperbincangkan defisini wisata syariah.  

Definisi Wisata Syariah

Wisata ini merupakan wisata yang mengedepankan nilai-nilai dalam prinsip Islam. Namun wisata ini bukan semerta untuk kaum beragama Islam. Hal ini merupakan extended service yang diberikan wisata pada umumnya. Dengan penambahan nilai yang ada, tentunya wisata ini dapat memberikan pengalaman wisatawan untuk muslim. Tentunya tidak akan menjadi masalah terhadap wisatawan yang non-muslim. Karena dikelola dengan prinsip syariah, maka wisata ini juga harus terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsdatan, dan lain hal sebagainya. Hal ini diatur dalam Fatwa DSN MUI no 108 tahun 2016.

Dengan prinsip tersebut maka semua prinsip-prinsip wisata syariah ini harus memiliki kriteria sebagai berikut:

  • Objek destinasinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menjauhi bagi destinasi yang dianggap keluar ajaran agama Islam. Seperti contoh wisata ketempat ibadah non Islam.
  • Selain destinasi tentunya didalamnya terdapat makanan yang wajib memiliki standar halal dari MUI.  
  • Selama perjalanan wisata kemudahan untuk fasilitas ibadah dapat mudah diselenggarakan. Tentunya wisatawan dapat dengan mudah beribadah dengan waktu yang tepat.
  • Selain fasilitas ibadah yang mudah fasilitas ibadah, kemudahan untuk menghilangkan najis tentunya perlu. Seperti menyediakan fasilitas bidet untuk beristinja.

Namun dalam prinsip ini maka wisata ini juga dapat bertransformasi menjadi tempat-tempat yang dapat mendukung seperti hotel syariah, spa syariah, dan lain hal sebagainya. Untuk itu wisata ini merupakan extended service dan membuat kemudahan untuk umat beragama islam.

Transformasi menjadi wisata Halal

Di tahun 2013 sejak kemunculan data dari Thomson Reuter yang menyebutkan bahwa kebutuhan akan travelling dari muslim seluruh dunia mencapai 1,2 trilliun USD. Banyak bermunculan biro perjalanan wisata dan tempat-tempat yang menyediakan wisata halal ini. Namun dengan muncul kata syariah membuat orang non muslim susah menerima. Akhirnya banyak bermunculan wisata muslim friendly (wisata ramah muslim) dan wisata muslim. Sehingga Kementrian Pariwisata menetapkan penggunaan kata tersebut menjadi wisata halal. Oleh sebab itu, tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap wisata halal dan wisata syariah. yang membedakan hanyalah olahan kata yang ada.

Bagikan:

Menu